DOWNLOAD CONTOH MAKALAH KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

DOWNLOAD CONTOH MAKALAH KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Selamat berbahagia para peselancar dunia maya. Apa kabar kalian? Hari ini admin akan berbagi kepada kalian tentang MAKALAH KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO yang pernah admin buat. Semoga aja menjadi pencerahan bagi kalian yang akan membuat makalah kebijakan-kebijakan ekonomi makro. Silakan menyimak.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Disusun guna memenuhi tugas Mata Kuliah Ekonomi Makro untuk membuat makalah tentang Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Makro

Oleh :

Defi Sri Harwati (7101413194)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan makalah tentang Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Makro. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Semarang,    Mei  2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.........................................................          i

KATA PENGANTAR......................................................          ii

DAFTAR ISI.....................................................................          iii

BAB I PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang........................................................          1

B.   Rumusan Masalah...................................................          2

C.   Tujuan.....................................................................          2

BAB II PEMBAHASAN

A.   Jenis-Jenis Kebijakan Ekonomi Makro...................          3

B.   Instrumen-Instrumen Kebijakan Ekonomi Makro...          10

C.   Dampak Kebijakan Ekonomi Makro terhadap Perekonomian                   14     

BAB III PENUTUP

       Simpulan....................................................................          19

DAFTAR PUSTAKA..................................................

BAB I

PENDAHULUAN

                                                                                            

A.     Latar Belakang

Ekonomi deskriptif mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai suatu masalah teori ekonomi atau economy analysis yang selanjutnya bisa di pecah lagi kedalam dua kelompok besar  yaitu  kelompok teori ekonomi mikro dan kelompok teori ekonomi makro. Ekonomi Makro merupakan bagian dari Ilmu Ekonomi yang mengkususkan mempelajari mekanisme bekerjanya  perekonomian sebagai suatu keseluruan. Dengan demikian hubungan yang ingin dipelajari oleh Ekonomi Makro pada pokoknya ialah hubungan-hubungan antara variabel ekonomi agregatif.

Tujuan yang ingin dicapai dalam bidang ekonomi adalah mencapai tingkat kesejahteraan yang sebesar-besarnya dalam segala aspek kehidupan. Di sinilah peran pemerintah sangat dominan dan paling bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Krisis global pada beberapa waktu yang lalu cukup membuat keadaan perekonomian di berbagai Negara sangat menghawatirkan dan membuat tingkat perekonomian menerun tajam, yang mengakibatkan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi terhadap masa depan suatu Negara yang mengalaminya. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian pun ikut menurun tajam dikarenakan terjadinya krisis global tersebut.

Berbagai cara telah dilakukan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian yang menurun tajam tersebut kembali stabil dan kembali dalam keadaan yang aman. Salah satu cara yang dilakukan Negara Indonesia untuk mengatasi dan mencegah terjadinya krisis global tersebut agar tidak terulang kembali adalah melakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan agar kondisi perekonomian Indonesia pulih kembali.

B.     Rumusan Masalah

1.     Apa saja jenis-jenis kebijakan ekonomi makro?

2.     Bagaimana instrumen-instrumen kebijakan ekonomi makro?

3.     Bagaimana dampak kebijakan-kebijakan ekonomi makro terhadap perekonomian?

C.     Tujuan

1.     Untuk menyelesaikan tugas ekonomi makro untuk membuat resume/makalah tentang kebijakan-kebijakan ekonomi makro.

2.     Untuk mengetahui apa saja jenis-jenis kebijakan ekonomi makro.

3.     Untuk mengetahui bagaimana instrumen-instrumen kebijakan ekonomi makro.

4.     Untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan-kebijakan ekonomi makro terhadap perekonomian.

BAB II

PEMBAHASAN

A.       Jenis-Jenis Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro, ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional (agregat).

1.       Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik, dengan instrumen utamanya perpajakan. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, kebijakan moneter dan kebijakan luar negeri belum berjalan seperti yang diharapkan. Dengan demikian, peranan kebijakan fiskal dalam bidang perekonomian menjadi semakin penting.

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik. Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Kebijakan pemerintah ini ditujukan unuk mempengaruhi jalan atau proses kehidupan ekonomi masyarakat melalu Anggaran Belanja Negara atau APBN. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

a.        Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi

b.       Pola persebaran sumber daya

c.        Distribusi pendapatan

Dengan kebijaksanaan fiskalnya pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit dan sebagainya. Ada analisis yang dipakai dalam kebijakan fiskal, yaitu:

a.         Analisis kebijaksanaan fiskal dalam sistem perpajakan yang sederhana. Dengan adanya tindakan fiskal pemerintah, pengeluaran masyarakat untuk konsumsi tidak lagi secara langsung ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional, akan tetapi oleh tinggi rendahnya pendapatan yang siap untuk di belanjakan atau disposable income.

b.       Analisis kebijaksanaan fiskal dalam system perpajakan yang Built-in Flexible. Yang dimaksud dengan system perpajakan yang built-in flexible adalah system pemungutan pajak pendapatan, maksudnya adalah  untuk meratakan distribusi pendapatan agar tidak terjadi ketegangan – ketegangan social. Dikatakan flexible karena mengikuti pendapatan, apabila pendapatan besar maka jumlah pajak yang di bayar besar dan begitu sebaliknya.

Kebijakan fiskal memiliki beberapa konsep, adapun konsepnya adalah sebagai berikut:

a.        Kebijakan fiskal : perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan pajak pemerintah pusat yang dimaksudkan untk mencapai penggunaan tenaga kerja-penu, stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas.

b.       Kebijakan Fiskal Ekspansioner : peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan  menurunkan angka pengangguran.

c.        Kebijakan Fiskal Kontraksioner : Pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.

d.       Efek Pengganda : dalam ilmu ekonomi, peningkatan belanja oleh konsumen, perusahaan atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pihak-pihak lain. Ketika orang ini membelanjakan pendapatkannya, belanja tersebut menjadi pendapatan bagi orang lain dan seterusnya, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dalam suatu perekonomian. Efek pengganda dapat juga berdampak sebaliknya ketika belanja mengalami penurunan.

e.        Kebiljakan Fiskal Sisi-penawaran : kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif  bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan.

Kebijakan fiskal sering kali menghadapi permasalah seperti yang disebutkan di bawah ini :

a.       Masalah waktu

b.       Pertimbangan politis

c.        Respon pelaku ekonomi

d.       Dampak crowding-out

e.        Kondisi perekonomian dunia/luar negeri

2.       Kebijakan Moneter     

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga. Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter juga Dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin reqruitment, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB).

Kebijakan moneter terkait dengan uang beredar, suku bunga dan perbankan. Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif yaitu meningkatkan likuiditas di pasar dan dapat bersifat kontraktif yaitu menarik likuiditas di pasar. Kebijakan moneter dapat terkait dengan perekonomian domestik maupun eksternal. Kebijakan moneter yang terkait dengan perekonomian domestik diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, sedangkan yang terkait dengan kegiatan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) diarahkan untuk  tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi(rupiah) yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang agar tujuan dari kebijakan moneter dapat terealisasikan. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

a.   Kebijakan moneter ekspansif / Monetary Expansive Policy: Penurunan suku bunga BI rate, penurunan suku bunga SBI, penurunan suku bunga diskonto, peningkatan jumlah uang beredar, dan penurunan dalam Giro Wajib Minimum (GWM). Jika Bank Sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar maka tingkat suku bunga akan turun, dampaknya adalah peningkatan dalam investasi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan permintaan aggregat.

b.  Kebijakan moneter kontraktif/Monetary Contractive Policy: Peningkatan BI rate, peningkatan suku bunga diskonto, penurunan jumlah uang beredar, dan peningkatan dalam Giro Wajib Minimum (GWM).

Dengan kata lain,Kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Adalah penting bagi para pembuat kebijakan untuk membuat pengumuman kredibel.

Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang.

Kebijakan moneter mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan ekonomi pemerintah lainnya. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah maka dalam kebijakan moneter Bank Sentral (Bank Indonesia) mengendalikan jumlah uang yang bersedar (JUB).

Melalui kebijakan moneter, Bank Sentral dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi JUB untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kestabilan harga-harga. Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter memiliki selisih waktu (time lag) yang relatif lebih singkat dalam hal pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena Bank Sentral tidak memerlukan izin dari DPR dan kabinet untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dalam perekonomian.

Adapun jenis-jenis kebijakan moneter antara lain:

a.   Inflasi Penargetan

b.  Harga Penargetan Tingkat

c.   Agregat Moneter

d.  Nilai Tukar Tetap

3.       Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri merupakan salah satu bagian kebijakan ekonomi makro. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional. Karena merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro maka kebijakan perdagangan internasional bekerja sama dengan baik dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Tujuan dari kebijakan perdagangan luar negeri yaitu sebagai berikut :

a.   Melindungi kepentingan nasional dari pengaruh negatif yang berasal dari luar negeri seperti dampak inflasi di luar negeri terhadap inflasi di dalam negeri melalui impor atau efek resesi ekonomi dunia (krisis global) pertumbuhan ekspor Indonesia.

b.  Melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor.

c.   Menjaga keseimbangan neraca pembayaran sekaligus menjamin persediaan valuta asing (valas) yang cukup, terutama untuk kebutuhan impor dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri.

d.  Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

e.   Meningkatkan kesempatan kerja.

4.   Kebijakan Sektor Riil

Sektor riil merupakan kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa serta sangat terkait dengan permintaan agregat dan penawaran agregat dalam perekonomian dan tidak termasuk dalam kategori sektor moneter. Namun, kebijakan sektor riil lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan harga melalui sisi penawaran.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor riil diantaranya adalah: 

a.   Dukungan dana atau pembiayaan untuk kegiatan investasi, misalnya untuk pembelian mesin, lahan, atau alat produksi lainnya.    

b.  Dukungan regulasi di bidang ketenagakerjaan dan kepailitan, sistem perpajakan, investasi, kepabeanan, dan regulasi lainnya untuk kepastian berusaha.

c.   Kesiapan infrastruktur publik dalam rangka mendorong kegiatan produksi.

d.  Efisiensi birokrasi, misalnya perijinan investasi.

B.       Instrumen-Instrumen Kebijakan Ekonomi Makro

1.     Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak (T) dan pengeluaran pemerintah (G). Kebijakan fiskal pemerintah dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif.

a.   Kebijakan yang bersifat ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Contoh kebijakan fiskal ekspansif : Peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah, peningkatan gaji  PNS, peningkatan subsisdi BBM, pemberian BLT, stimulus fiskal, dan penurunan pajak.

b.  Kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapi inflasi. Kebijakan fiskal kontraktif : Penurunan pengeluaran pemerintah, pengetatan anggaran, peningkatan tarif pajak, dan pencabutan subsidi BBM.

Adapun instrumen-instrumen nya antara lain :

a.   Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesifrr.

b.  Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

c.   Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

2.       Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain : 

a.  Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

b.  Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

c.   Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

d.  Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

e.   Kredit selektif

Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit

f.     Politik sanering

Ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

3.     Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi menjadi dua macam, yaitu :

a.  Kebijakan Pengembangan atau Promosi Ekspor

Tujuan Kebijakan Pengembangan atau Promosi Ekspor adalah untuk mendukung dan  meningkatkan pertumbuhan ekspor. Tujuan kebijakan ini dapat dicapai dengan berbagai kebijakan, antara lain kebijakan perpajakan dalam berbagai bentuk, misalnya pembebasan atau keringanan pajak ekspor dan penyediaan fasilitas khusus kredit perbankan bagi eksportir.

b.  Kebijakan Proteksi atau Kebijakan Impor

Kebijakan Proteksi atau Kebijakan Impor bertujuan untuk melindungi industry di dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Kebijakan proteksi dapat diterapkan dengan berbagai instrumen, baik yang berbentuk tarif maupun non tarif. Proteksi-proteksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan tarif disebut non-tariff barriers. Hambatan yang termasuk ke dalam hambatan non-tarif, antara lain kuota, subsidi, diskriminasi harga, larangan impor, premi, dan dumping.

4.  Kebijakan Sektor Riil

Contoh kebijakan sektor riil antara lain : kebijakan industri, perdagangan (termasuk ekspor-impor), investasi, tenaga kerja, pertanian, pertambangan, dan teknologi.

C.      Dampak Kebijakan Ekonomi Makro terhadap Perekonomian

Secara umum tujuan Kebijakan Ekonomi adalah sebagai berikut:

1.  Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

2.  Mewujudkan keadaan ekonomi yang stabil.

3.  Menghindari inflasi.

4.  Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi.

5.  Neraca pembayaran yang tidak defisit.

6.  Mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan.

Tujuan utama atau akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang retif merata.

1.       Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian

Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu:

a.   Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.

b.  Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

c.   Untuk menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.

Secara khusus dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian dijelaskan sebagai berikut:

a.  Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi

    Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan untuk menngatasi resesi ekonomi. Kebijakan fsikal ekspansif dapat dilakukan dengan pemotongan pajak, dengan begitu akan menstimulus pasar barang dan meningkatkan output nasional (Keynes).

    Dalam teori Keynes mengasumsikan bahwa hasil output nasional atau PDB sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Karena semakin banyak pelaku ekonomi yang berbelanja maka semakin banyak barang dan jasa yang dikeluarkan perusahaan. Faktor peningkatan permintaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan akan berdampak pada peningkatan faktor tenaga kerja, sehingga menyebabkan menurunnya pengangguran.

Dalam teori kedua Keynes kenaikan harga barang-barang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi akibat adanya kenaikan biaya produksi dikarenakan adanya kenaikan dari faktor-faktor produksi itu sendiri hal ini adalah hubungan instrumen fiskal dengan inflasi yaitu cosh push inflation. Penerimaan yang berhubungan positif terhadap inflasi sesuai dengan teori tersebut, karena kebijakan perpajakan dengan menaikkan tarif pajak. Seperti tarif pajak untuk impor barang modal dan bahan baku, pajak penghasilan dan selain nya untuk mendorong peningkatan biaya produksi. Pada akhirnya terjadi kenaikan inflasi (cosh push inflation) karena perusahaan meningkatkan harga output untuk memperoleh laba maksimal. Diakibatkan karena kenaikan biaya produksi mempengaruhi harga faktor produksi sehingga berdampak pada kinerja perusahaan dengan menaikkan harga output atau mengurangi output produksi yang akhirnya juga menaikkan harga.

Salah satu kebijakan fiskal adalah kenaikan tarif pajak tinggi yang sangat membebankan kegiatan produksi, akibatnya perusahaan barang dan jasa mengurangi hasil output produksinya. Hal ini menciptakan dasar terjadinya inflasi yaitu menurunnya penawaran sedangkan permintaan tetap.

b.  Kebijakan Fiskal dalam Sistem Nilai Tukar Mengambang Dengan Aliran Modal Tidak Sempurna

Dampak kebijakan fiskal ekspansif mengakibatkan pergeseran kurva IS dari Iso ke IS1. Adanya peningkatan output pada domestik mengakibatkan pendapatan naik. Agar terjadinya aliran masuk dalam perekonomian, neraca pembayaran surplus dan kurs apresiasi harus meningkatkan tingkat bunga untuk menjaga permintaan uang sama dengan jumlah uang beredar yang tetap.

Hasil dari apresiasi nilai tukar yaitu pergeseran kurva BOP dari BOP0 ke BOP1. Pada setiap tingkat bunga keseimbangan neraca pebmbayaran menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih rendah dikarenakan adanya pergerakan pembelanjaan dari barang domestik ke barang luar negeri yang harganya lebih murah disebackan karena apresiasi kurs. Hal tersebut terjadi karena kurva IS bergeser ke kiri sebagai akibat naiknya impor barang dan jasa. Perpotongan antara kurva BOP1 dengan LM0 menyebabkan terjadinya keseimbangan baru IS2.

2.       Dampak Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian

Kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan ekonomi moneter adalah untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan :

a.   Kesempatan kerja

Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan maka makin besar dalam meningkatkan produksi, selain dapat meningkatkan produksi maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan.

b.  Kestabilan harga

Harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah, tiap tahunnya harga barang bukannya menjadi turun tetapi semakin naik, untuk mencegah harga yang semakin naik maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga tidak mengalami kenaikkan setiap tahunnya. Apabila kestablian harga tercapai maka akan menimbulkan kepercyaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan.

c.   Neraca pembayaran internasional

Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu Negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter.

d.  Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian.

e.   Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.

f.    Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.

g.   Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal.

Secara lengkap dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi akan dijelaskan dalam uraian berikut:

Pada saat kebijakan yang ekspansif dibuat oleh kebijakan moneter untuk memulihkan perekonomian setelah terjadi resesi adalah dengan meningkatkakn jumlah uang beredar yang ada dimasyarakat, secara otomatis permintaan uang dimasyarakat kan meningkat (money demand). Peningkatan dalam hal ini mengakibatkan turunnya suku bunga atau harga uang, yang selanjutnya akan direspon oleh aktivitas disektor riil seperti investasi dan akhirnya akan meningkatkan agregat demand dan pertumbuhan ekonomi akan tercapai.

Perubahan dalam jumlah uang beredar akan berpengaruh terhadap suku bunga jangka pendek dan jangka menengah di pasar uang dan setelah itu akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasional. Hal ini mengawali perubahan kebijakan moneter tersebut dapat digunakan untuk menganalisis mekanisme transmisi kebijakan moneter. Dalam pengaruh kebijakan moneter terhadap terwujudnya sasaran memerlukan tenggat waktu (time lag) yang panjang dan bekerja melalui jalur-jalur transmisi moneter yang pada akhirnya tidak muncul seketika.

Menggunakan instrumen kebijakan suku bunga SBI lebih efektif dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daripada menggunakan instrument jumlah uang beredar yang waktu tenggat dan responnya lebih lama terhadap pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan respon dari sector perbankan dan sector riil lebih cepat merespon suku bunga SBI daripada jumlah uang yang beredar. Sector perbankan belum tentu memungkinkan melakukan intervensi kebijakannya dengan menentukan harga atau suku bunga dengan keputusan dinaikkan atau diturunkan ketika terjadinya kondisi jumlah uang yang beredar meningkat dalam jangka panjang.sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih cepat ditingkatkan ketika otoritas moneter menggunakan instrument suku bunga SBI sebagai intervensi kebijakannya.

Tingkat bunga turun karena pergeseran kurva LM dari LM0 ke LM1 dari kebijakan moneter ekspansif dengan menaikkan jumlah uang beredar. Menurunnya tingkat bunga menyebabkan aliran modal keluar mengakibatkan neraca pembayaran deficit sehingga kurs naik (mata uang domestic depresiasi), selanjutnya depresiasi mengakibatkan harga relative barang dan jasa menjadi lebih murah daripada luar negeri. Pengeluaran dialihkan untuk barang dan jasa domestic, disisi lain ekspor naik dan kurva IS bergeser kekanan dari IS0 ke IS1. Depresiasi nilai tukar domestic membuat kebijakan moneter sebagai instrument yang efektif untuk mencapai keseimbangan internal (Yib).

BAB III

SIMPULAN

Jenis-jenis kebijakan ekonomi makro  diantaranya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, Kebijakan Perdagangan Luar Negeri,  dan kebijakan sektor riil . Kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional. Kebijakan sektor riil lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan harga melalui sisi penawaran.

Adapun instrumen-instrumen kebijakan fiskal antara lain : Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif,  Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif, dan Anggaran Berimbang (Balanced Budget). Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain : Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation), Fasilitas Diskonto (Discount Rate), Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio), Himbauan Moral (Moral Persuasion), Kredit selektif, dan Politik sanering. Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi menjadi dua macam, yaitu : Kebijakan Pengembangan atau Promosi Ekspor dan Kebijakan Proteksi atau Kebijakan Impor.

Dampak kebijakan ekonomi makro terhadap perekonomian diantaranya dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi dan dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Ekonomi Holic. 2012. Tujuan dan Kebijakan Ekonomi Makro. http://www.ekonomi-holic.com/2012/05/tujuan-dan-kebijakan-ekonomi-makro.html diakses pada 8 Mei 2015.

Libra, Donie. 2011. Makalah Ekonomi Makro tentang kebijakan fiskan dan moneter. https://donielibra.wordpress.com/makalah-ekonomi-makro-tentang-kebijakan-fiskal-dan-moneter/ diakses pada 8 Mei 2015.

Ramdan, Rodlial. 2014. Makalah Kebijakan Ekonomi di Indonesia. http://rodlial.blogspot.com/2014/02/makalah-kebijakan-ekonomi-di-indonesia.html diakses pada 8 Mei 2015.

Nopirin. 1987. Ekonomi Moneter, Yogyakarta: BPFE.

Danart. 2013. Makalah Teori Masalah Kebijakan Ekonomi. http://art-buleleng.blogspot.com/2013/12/makalah-teori-masalah-kebijakan-ekonomi.html diakses pada 8 Mei 2015

Komaludin, Ade. 2008. Memahami Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro. https://adekomaludin.wordpress.com/ diakses pada 8 Mei 2015.

Suryadi, Didi. 2014. Makalah Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Ekonomi. http://didisuryadi94.blogspot.com/2014/01/makalah-kebijakan-pemerintah-indonesia.html diakses pada 8 Mei 2015.

Yuliana Capista, Tika. 2013. Macam-Macam Kebijakan Ekonomi. http://yulianacapiesta.blogspot.com/2013/04/bab-8-macam-macam-kebijakan-ekonomi.html diakses pada 8 Mei 2015.

Wahyuning Putri, Niken 3013. Macam-Macam Kebijakan Pemerintah. http://nikenwp.blogspot.com/2013/04/macam-macam-kebijakan-pemerintah.html diakses pada 8 Mei 2015.

Asdi, Ganjar. 2012. Instrumen Kebijakan-Kebijakan dalam Makroekonomi. http://ganjar-asdi.blogspot.com/2012/04/instrumen-kebijakan-dalam-makroekonomi.html diakses pada 8 ei 2015.

Shaffirah Kammila. 2011. Berbagai Kebijakan Ekonomi di Indonesia. http://kammilashaffirah.blogspot.com/2011/02/berbagai-kebijakan-ekonomi-di-indonesia.html diakses pada 8 ei 2015.

Shiningwiris. 2012. Kebijakan Moneter. https://shiningwiris.wordpress.com diakses pada 8 ei 2015.

Astari Widya. 2012. Pengantar Ilmu Ekonomi Responsi. http://widyaastariduties.blogspot.com/2012/10/pengantar-ilmu-ekonomi-responsi.html diakses pada 8 ei 2015.

Nurdianti, Sri. 2014. Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Perekonomian. https://srinurdianti26.wordpress.com/2014/04/17/dampak-kebijakan-fiskal-dan-moneter-terhadap-perekonomian/ diakses pada 8 Mei 2015.

Kresna, Yudha. 2013. Pengertian Ekonomi Makro. http://weblog.esaunggul.ac.id/about-me/kuliah/tugas-1/ekonomi-makro/ diakses pada 8 Mei 2015.

Akram, Gio. 2013. Dampak Kebijakan Makro Ekonomi dalam Perekonomian Tertutup. http://gioakram13.blogspot.com/2013/04/dampak-kebijakan-makro-ekonomi-dalam.html diakses pada 8 Mei 2015.